Profil PPID

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan kebutuhan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Sesuai dengan amanat pasal 13 UU no. 14 tahun 2008, Pemerintah Desa Pasekan sebagai salah satu Badan Publik telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Keputusan Kepala Desa nomor 13 tahun 2018 tentang Pembentukan PPID dan juga berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Infromasi Publik.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Keberadaan Undang – Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam Undang-undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Berita Terkini

Karang Taruna Pasekan Membuka Kelas Cakrawala

Pasekan – Kelas cakrawala merupakan salah satu program pembinaan anak dari Karang Taruna Desa Pasekan yang didukung oleh Pemerintah Desa Pasekan. Dengan dasar menciptakan kegiatan anak yang positif, pengurus karang […]

Read More…

Sudah Turun Hujan Tetapi Debit Mata Air Belum Bertambah

Pasekan – Hujan sudah beberapa kali turun tetapi dampak kemarau  panjang yang terjadi di Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri, membuat warga di beberapa wilayah di Desa Pasekan masih kesulitan mendapatkan air bersih. […]

Read More…

80 % Peserta Jambore di HaPe Merasa Nyaman

Pasekan – Jambore Ranting Kecamatan Eromoko 2019 membawa rejeki bagi penduduk Desa Pasekan. Jambore Ranting yang selanjutnya disebut Jamran ini telah sukses dilaksanakan di bumi perkemahan Wisata HaPe (Hutan Pinus) […]

Read More…

Mencegah Stunting Menyelamatkan Generasi

Pasekan – Sejak muncul dalam materi debat pilpres 2019, stunting sempat menjadi pembahasan banyak pihak dan menjadi permasalahan bangsa. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi […]

Read More…

Pengunjung Membludak di HaPe(Hutan Pinus)

Pasekan – Strategi pemasaran khususnya dalam bidang pariwisata  sangat perlu untuk dilakukan mengingat banyaknya pesaing yang ada. Salah satu strategi pemasaran yang dapat dilakukan dan dinilai sangat ampuh untuk dilakukan […]

Read More…